VIDCON RAPAT EVALUASI PERCEPATAN PENYERAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 OLEH KEMENDAGRI

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengikuti kegiatan Vidcon Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 bersama Kementerian Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Senin (22/11/2021) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso mulai pukul 08.30 WIB.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. J. Bagus Kuncoro, M.Si, Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung Drs. Maryani, MM, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pada Vidcon tersebut Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri RI menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, dan hal yang perlu di antisipasi dalam menghadapi sisa Tahun Anggaran 2021, serta mewanti-wanti terjadinya Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, sehingga menjadi keterlambatan Ekonomi Dunia.

Menteri Dalam Negeri Muh. Tito Karnavian kemudian menjelaskan realisasi belanja sangat penting agar uang bisa beredar di daerah sehingga daya beli masyarakat meningkat dan Pemerintah Daerah bisa mendorong sektor swasta bergerak.

Menteri Dalam Negeri juga menambahkan, pada situasi pandemi ini mengalami kontraksi, tren 3 bulan terakhir persentase realisi pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia TA 2020-2021 mengalami penurunan, kemudian persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia TA 2021 dengan pendapatan tertinggi adalah Sumatra Barat. Sedangkan untuk persentase pendapatan PAD tertinggi adalah Kabupaten Siantar.

Sekilas informasi, sementara untuk perkembangan Refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 Pemerintah Daerah rata-rata telah menganggarkan 8,35% dari dana transfer umum. Kemudian mengingatkan untuk tetap waspada dalam menghadapi hari Nataru (Natal dan Tahun Baru), agar wabah pandemi Covid-19 tidak terjadi kenaikan kasus lagi, kalau tidak disiplin apalagi vaksinasi masih rendah.

Dikatakannya kepada pemerintah daerah agar tetap melakukan percepatan vaksinasi dalam upaya membantu Presiden dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kemudian aktivitas konsumsi dan produksi mengalami peningkatan perbaikan secara signifikan, seiring dengan terkendalinya kondisi pandemi Covid-19.
Mudah-mudahan dalam penyampaian oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini, diharapkan dinas bisa mengevaluasi kinerja terkait anggaran daerah, selanjutnya bisa mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan sesuai dengan peruntukkannya, apa lagi dalam menghadapi Tahun Anggaran 2022 nanti.