Home / Tulungagung Update / Sosialisasi Integritas Proses Bisnis Dengan Organisasi Perangkat Daerah

Sosialisasi Integritas Proses Bisnis Dengan Organisasi Perangkat Daerah

Pada hari ini Selasa (25/6/2019) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Integritas Proses Bisnis Dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2019 yang bertempat di Hall Hotel Crown Victoria Tulungagung Jl. Supriyadi no. 41 Tulungagung.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Libang Bappeda Kabupaten Tulungagung Agus Pamungkas yang membacakan sambutan dari Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung Suharto yang menyampaikan bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Untuk itu perlu disusun sebuah Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Penyusunan Proses Bisnis dengan demikian perlu segera dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri,melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Proses bisnis juga merupakan sebuah alat yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kelembagaan yang ada. Pencapaian target RPJMD mustahil dilakukan tanpa sebuah bangunan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, proses bisnis berperan sebagai jembatan antara RPJMD menuju kelembagaan yang ideal. Oleh karena itu, penyusunan proses bisnis harus menjadi perhatian utama bagi kita semua, perangkat daerah di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung demi tercapainya visi misi RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023. Proses bisnis jangan hanya dimaknai sebagai kelengkapan dokumen dalam penilaian implementasi SAKIP, tapi merupakan sebuah langkah strategis menuju “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”
Dalam pelaksanaan bimbingan teknis integrasi Proses bisnis dengan desain organisasi perangkat daerah ini kami harapkan perserta dapat menyerap pengetahuan dan wawasan yang diberikan oleh narasumber sekaligus melakukan sharing ilmu melalui kesempatan diskusi dan tanya jawab.
Disampaikan pula apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perwakilan perangkat daerah yang telah bersedia hadir serta belajar bersama untuk menyusun proses bisnis yang akan terintegrasi dalam desain organisasi perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
Acara dilanjutkan oleh Andy Kurniawan peneliti senior di Lembaga Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) Universitas Brawijaya Malang sebagai narasumber yang memberikan materi tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Baca Juga

Peninjauan Kesiapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung

Pada hari ini Senin (8/7/2019) Plt. Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM bersama Kapolres Tulungagung …