Home / Tulungagung Update / Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

Demi terlaksanakannya akuntabilitas pengadaan barang-jasa, maka Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Pembinaan Pengadaan Barang-Jasa yang diselenggarakan pada 17-18 Oktober 2017 bertempat di Crown Victoria Hotel Tulungagung. Kegiatan dibagi dua sesi, untuk tanggal 17 Oktober 2017 ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) sedangkan yang tanggal 18 Oktober 2017 ditujukan kepada pada PPK. Dalam Laporan Panitia Penyelenggara Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Drs. Samrotul Fuad menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan pembinaan ini diantaranya adalah agar para peserta mampu memahami penetapan pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan apakah dengan swakelola atau pemilihan penyedia barang-jasa. Hadir dalam kegiatan ini Khalid Mustofa sebagai narasumber dari LKPP-RI.

Rancangan APBD tahun 2018 sudah mulai dibuat dengan itu diperlukan adanya proses manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan Perpres nomer 54 tahun 2010, dimana Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan membuat Rencana Umum Pengadaan yang diantaranya meliputi :

  • Mengidentifikasi kebutuhan Barang/jasa yang diperlukan OPD
  • Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang Dan Jasa (RKA)
  • Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara Pengadaan Barang Dan Jasa, dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa
  • Menyusun Kerangka Acuan

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Bhirowo, MM menyampaikan  bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, prinsip dasar yang harus dipedomani adalah efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel. Wakil Bupati berharap dengan kegiatan pembinaan ini akan terwujud dan melahirkan SDM yang memiliki kompentesi, lebih teliti, lebih memahami, lebih berhati-hati dalam menyampaikan masukan terkait kebijakan pada atasan , menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa dan bisa meminimalisir kesalahan dalam setiap kegiatan dalam proses pengadaan, sehingga diperoleh barang/jasa yang maksimal, berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaat. (DISKOMINFO)

Baca Juga

Luber Jurdil Untuk Pilkada Bersama 2018

Tekad menjadikan Pilkada serentak menjadi Pilkada Damai rupanya menjadi keinginan semua pihak, hal ini terlihat …