BERITA TERKINI
Home / POLITIK / FKUB Pengawal NKRI

FKUB Pengawal NKRI

“Siapa kita…INDONESIA…..NKRI….Harga Mati” begitulah Yel-tel yang diserukan oleh moderator mengawali kegiatan PEMBINAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG 2017. Bertempat di Hotel Tanjung Tulungagung, Rabu 27 September 2017 kegiatan diikuti oleh Kasi Trantib Kecamatan se Kabupaten Tulungagung, Anggota FKUB, Pemeluk lintas agama baik Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Islam.  Dalam Laporan Ketua Panitia, Nina Umi Hani’in Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan Pembinaan FKUB ini adalah untuk menyatukan visi dan pola pikir segenap umat beragama sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera selain juga untuk memelihara dan mempertebal rasa kerukunan umat beragama sekaligus merumuskan pola pembinaan diantara umat beragama.

Dalam sambutannya Kepala BakesbangPol Rudy Christianto, SE, MM mengatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan kewajiban seluruh warga negara  beserta pemerintah. Sedangkan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten ini bersifat konsultatif engan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokokh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan.

Kegiatan Pembinaan ini menghadirkan 3 narasumber, masing-masing adalah Drs. Imam Saeroji, MHi dari Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung, Kustanto, SH, MS dari Universitas Kadiri dan Drs. Imam Machmud, MBA, M.Pd, MH dari Farum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tulungagung. Dalm pemaparannya , Drs. Imam Machmud, MBA, M.Pd, MH mengatakan bahwa kerukunan umat beragama itu yang dirukunkan adalah manusianya, bukan agamanya. Karena manusia sebagai warga negara Kesatuan RepubliK Indonesia boleh berbeda-beda agama yang diyakini. Supaya dapat terus bersatu, maka warga negara RI harus memiliki kepahaman akan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab, dalam sesi ini dimanfaatkan sebai-baiknya oleh para peserta untuk menanyakan berbagai hal yang mungkin selama ini masih menjadi pertanyaan dari masing-masing undangan. Diantaranya tentang syarat pendirian tempat ibadah. Yang kemudian dijawab oleh pemateri dari FKUB, yakni dukungan berupa tanda pengenal dari pengguna paling sedikit 90 orang yang disyahkan olehpejabat setempat serta harus mengantongi persetujuan dari 60 warga sekitar tempat ibadah yang disyahkan oleh Kepala Desa atau Lurah. (DISKOMINFO)

Baca Juga

Pembentukan Kampung Siaga Bencana Desa Tugu

Dibentuknya kampung siaga bencana adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga untuk menghadapi …