Home / PEMERINTAHAN / Sosialisasi dan Edukasi Bagi Kepala Desa Sebagai Pengelola Dana Desa

Sosialisasi dan Edukasi Bagi Kepala Desa Sebagai Pengelola Dana Desa

Dengan bergulirnya Dana Desa dalam jumlah luar biasa dengan sangat fantastis, suduh barang tentu dibutuhkan bekal dalam pengelolaannya agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Berkenaan dengan hal tersebut maka Kejaksaan Negeri Tulungagung bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Aspek Hukum Dana Desa dan TP4D di Wilayah Hukum Kabupaten Tulungagung. Tim TP4D  (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah).

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Crown Victory Hotel pada hari Kamis, 24 Agustus 2017, kegiatan diikuti oleh 257 Kepala Desa dan 19 Camat dari seluruh kabupaten Tulungagung.

Dalam Laporannya Ketua Tim TP4D Idham Kholid, S.H.,M.H Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung menyampaikan bahwa tujuan dibentuknya TP4D adalah :

  • Menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan.
  • Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis bangnas untuk kepentingan rakyat.
  • Terserapnya anggaran secara optimal.
  • Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
  • Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

Melihat tujuan dibentuknya Tim TP4D Kasi Intel Kejaksaan Negeri sebagai Ketua maka jelas bahwa Tim dimaksud dibentuk sebagai upaya pencegahan adanya tindak pidana kurupsi.

Kajari Tulungagung M.Darwin Noor, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak saja harus mampu melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan agar sebuah kejahatan tidak terjadi dan penyimpangan tidak akan dilakukan. Masih menurut Kajari Tulungagung, Kejaksaan dalam hal ini berada dalam posisi menjalankan peran sebagai penyeimbang antara keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga penegakan  hukum tidak akan menghambat jalannya Pembangunan Nasional.

Penegakan hukum tidak hanya semata-mata bersifat Refresif dan Retributif untuk mempidanakan pelakunya saja, melainkan harus memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan adanya kesamaan dalam menentukan tujuan, kesepakatan, sikap dan keteguhan hati untuk melakukan pengabdian terbaik bagi negara.

Sementara Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,M.Si berpesan kepada seluruh stakeholder pembangunan Desa agar mendukung pengaplikasian siskeudes di Kabupaten Tulungagung menuju transparansi dan profesionalitas pengelolaan keuangan Desa dengan output peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban kegitan dalam APBDES.

Syahri Mulyo juga berharap kepada pemerintah Desa agar selalu meningkatkan komunikasi efektif kepada semua elemen masyarakat, sehingga diharapkan dapat menghantarkan kepada tatanan pemerintah Desa yang mandiri, kreatif, innovatif, dan demokratis demi mendukung terwujudnya “ AYEM TENTREM MULYO LAN TINOTO” di Kabupaten Tulungagung. (DISKOMINFO)

Baca Juga

Luber Jurdil Untuk Pilkada Bersama 2018

Tekad menjadikan Pilkada serentak menjadi Pilkada Damai rupanya menjadi keinginan semua pihak, hal ini terlihat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 − two =