Home / POLITIK / Sosialisasi Permendagri RI Nomor 61 Tahun 2011

Sosialisasi Permendagri RI Nomor 61 Tahun 2011

Sosialisasi dipandang sebagai upaya koordinasi dan sinergi dalam mengantisipasi dinamika perkembangan politik terutama di daerah, yang akhir ini mengalami gejolak politik yang Destruktif. Dengan demikian perlu diadakan sosialisasi terhadap unsur Aparatur Pemerintah baik di tingkat Provinsi, kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
Stabilitas politik di daerah harus di wujudkan dan menjadi tugas seorang Bupati atau Gubernur, daerah harus melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan dan dinamika politik di daerah bahkan di tingkat Nasional. Yakni meliputi PILEG, PILKADA, PILPRES dan situasi politik lain serta ketertiban dan kentrentraman masyarakat.
Bertempat di Auditorium STKIP PGRI jalan Mayor Sujadi Tulungagung pada Hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 dihadiri sekitar 120 orang dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung RUDY CHRISTIANTO, SE, MM kegiatan sosialisasi ini memiliki nilai yang sangat strategis dan penting sebagai salah satu upaya dalam menyamakan Visi, Misi, Persepsi dan menyatukan langkah dalam rangka optimalisasi serta menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik di daerah serta situasi politik lainnya. Sehingga tercipta stabilitas politik yang kondusif, aman, tertib dan tentram di masyarakat guna mewujudkan stabilitas Nasional secara umum.
Kustanto, SH, MS Pembantur Rektor III Universitas Kadiri sebagai narasumber mengatakan Manusia adalah mahluk politik, dia menyadur dari kata Aristoteles “ ZOON POLITICON “ inti dari politik adalah : Power yaitu Kekuasaan dan Kekuatan dan politik itu sulit diprediksi apalagi ditebak, jabatan politik bertugas mewujudkan tujuan negara pada umumnya.
Sementara Moh. Fatah Nasrun, M.si narasumber  dari KPUD Kabupaten Tulungagung menyampaikan Perkembangan politik terkait dengan Pilkada serentak dan Pemilu Nasional, ditetapkan dengan sistem Terbuka dan membebaskan pemilih untuk memilih sesuai keinginan.  Calon terpilih adalah memperoleh suara terbanyak.
Dasar hukum yang digunakan :
  • UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,
  • UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gunernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terkhir dengan UU nomor 10 Tahun 2016.
  • Peraturan KPUnomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
Nasrun juga menyampaikan tahapan persiapan kegiatan tanggal 27 September 2017 perencanaan program dan anggaran, penyusunan penandatanganan NPHD dan penyusunan dan pengesahan peraturan penylenggaraan pemilih, sosialisasi, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pendaftaran pemantau dan pemutakhiran data dan daftar pemilih. (DISKOMINFO)

Baca Juga

Luber Jurdil Untuk Pilkada Bersama 2018

Tekad menjadikan Pilkada serentak menjadi Pilkada Damai rupanya menjadi keinginan semua pihak, hal ini terlihat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 + nineteen =