Home / SOSIAL KEMASYARAKATAN / Netralitas Aparatur Pemerintah Dalam Berpolitik

Netralitas Aparatur Pemerintah Dalam Berpolitik

“Siapa Kita, INDONESIA, NKRI – Harga Mati” begitulah yel-yel yang menyemarakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Dalam Etika Dan Budaya Politik Di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juli 2017 di Graha Krida Wiyata Universitas Tulungagung. Acara diikuti oleh dari 19 Koramil, 19 Polsek, Poll PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, perwakilan guru SMP dan  di ex kawedanan Tulungagung  dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam sambutan pembukaan Kepala Bakesbangpol Rudy Christianto, SE, MM mengatakan bahwa tahun 2018 adalah tahun politik dimana pada tahun itu akan dilaksanakan Pemilukada baik PilBup maupun PilGub serta masih akan diselingi dengan Pilkades. Sudah barang tentu akan terjadi gesekan dimasyarakat terkait masalah dukung mendukung calon, untuk itu para peserta sosialisasi sebagai pionir di masyarakat untuk bisa memberikan arahan atau informasi yang benar terkait pelaksanaan pemilukada, pilpres maupun pilkades yang juga akan mewarnai tahun politik 2018.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi kali ini adalah untuk membangun pola pikir, visi dan persepsi yang porposional bagi aparatur Pemerintah dalam menyikapi situasi, kondisi yang berkembang dewasa ini, sebagai antisipasi  atau langkah kebijakan kedepan. Untuk memberdayakan Aparatur Pemerintah dalam etika dan budaya Politik di Kabupaten Tulungagung,  serta terwujudnya sistem kehidupan berbangsa bernegara yang berdemokrasi.

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan nara sumber diantaranya adalah Suyitno Arman, SSos, MSi dari KPU, Kustanto, SH, MS dan Catur Hermono,SH dari BKD Tulungagung. Sesuai kapasitasnya sebagai anggota KPU,  Suyitno Arman, SSos, MSi mengatakan seiring dengan disahkannya UU Pemilu melalui rapat paripurna DPR RI pada hari Jumat 21 Juli 2017 maka dunia politik di Jakarta memanas, namun diharapkan di daerah tidak ikut memanas. Ini artinya masyarakat di daerah tidak usah ikut-ikutan memanas yakni dengan menyerahkan urusan tersebut kepada wakilnya di tingkat pusat di Jakarta. Adapun sistem pemilu pada 2018 yang akan datang adalah dengan sistem terbuka yakni dengan membebaskan pemilih untuk memilih sesuai keinginannya, calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih.

Catur Hermono, SH salah satu narasumber dari BKD Tulungagung menekankan tentang Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Terkait netralitas ASN dalam Pemilukada ini diatur jelas  dalam PP nomer 53 tahun 2010 PS (4) angka 15 yang berbunyi “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan  cara : memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangan undangan” jika ditemukan adanya ASn atau PNS yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanki hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin sedang.

Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil harus netral, tapi diharapkan tetap berperan aktif diantaranya menjadi pemilih dan memberikan sosialisasi kepada keluarga serta lingkungannya tentang Pilkada. Keaktifan PNS sangat dibutuhkan untuk memberi keyakinan tentang arti penting pilkada kepada masyarakat, sehingga jumlah angka golongan putih (golput) dapat berkurang. PNS bahkan bisa menjadi juri kampanye pemerintah dengan menyampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan KPU dan aneka kebijakan negara dalam meningkatkan pengetahuan serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada. Diharapkan masyarakat juga harus makin cerdas dan pintar dalam menyikapi satu informasi yang berseliweran di media sosial apakah informasi tersebut benar adanya atau sekedar kabar hoax. (DISKOMINFO)

Baca Juga

Luber Jurdil Untuk Pilkada Bersama 2018

Tekad menjadikan Pilkada serentak menjadi Pilkada Damai rupanya menjadi keinginan semua pihak, hal ini terlihat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × one =