Home / PEMERINTAHAN / Tekad NKRI Harga Mati di Rapimnas PPDI

Tekad NKRI Harga Mati di Rapimnas PPDI

Bertempat di Tennis Indoor Rejoagung Tulungagung, Sabtu 13 Mei 2017 berlangsung Rapimnas PPDI, Rapat Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Dihadiri oleh ribuan perangkat desa dari seluruh Indonesia kegiatan Rapimnas yang ditandai dengan pengukuhan pengurus PPDI tingkat Nasional ini berjalan dengan begitu meriah. Hal ini terlihat dari antusiame para peserta yang terdiri dari para perangkat desa, bukan saja dari perwakilan di Pulau Jawa, tapi dihadiri pula perwakilan dari Sumatra, NTB dan juga Sulawesi.

Perhelatan tingkat nasional yang diselenggarakan di kabupaten Tulungagung ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Dewan Pembina Pusat PPDI Muhamad Hatta yang juga anggota Komisi II DPRRI, Bupati Bojonegoro Sunyoto. Sebelum pengarahan dari Gubernur Jawa Timur dan Menteri dalam Negeri, Dewan Pembina Pusat PPDI Muhamad Hatta menyampaikan bahwa 80% penduduk Indonesia itu tinggal di desa maka desa harus maju, perangkatnya harus sejahtera. Dikatakan pula oleh Muhamad Hatta bahwa PPDI adalah organisasi terbesar di Indonesia karena hanya ada satu organisasi yang menaungi para perangkat desa yang ada di seluruh Indonesia.

Terlihat jelas tekad dari seluruh peserta dan yang yang hadir pada Rapimnas PPDI, bahwa NKRI adalah harga mati serta Kebhinekaan harus terus terjaga. Maka tidaklah mengherankan jika Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebutkan bahwa PPDI atau perangkat Desa merupakan ujung tombak dan tomboknya untuk menjaga Pancasila, UUD 45 serta keutuhan NKRI. Disampaikan pula bahwa tekad dari Pemeritahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla bahwa akan membangun Indonesia dari wilayah pinggiran yakni dari wilayah pedesaan.

Yang dimaksudkan pemerintahan di Indonesia adalah dari Presiden hingga perangkat desa, hal ini disampaikan mengawali sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam kegiatan Rapimnas PPDI. Untuk itu diharapkan setiap Kepala Desa mampu menyampaikan kebijakan politik dari Presiden kepada masyarakatnya. Berkenaan dengan kemampuan menyusun anggaran bagi Kepala Desa, Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan pelatihan penyusunan anggaran bagi Kepala Desa. Mendagri berharap pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa yang artinya didanai oleh negara hendaknya tidak diswastakan, tapi dijadikan kegiatan padat karya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan beraspek pemerataan juga menjadi salah satu sorotan yang disampaikan oleh Mendagri, pemerataan disini diantaranya adalah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha-usaha kecil di daerah. Bisa dibayangkan jika dari Tulungagung dibangun jalan toll hingga Surabaya, maka berapa banyak usaha kecil yang bakal gulung tikar. Seperti warung-warung makan, warung kopi maupun penjaja makanan kecil yang mengandalkan kehidupan ekonominya dari jalan-jalan propinsi maupun jalan kabupaten yang dilintasi oleh para pengedara mobil setiap harinya.

Menutup kegiatan Rapimnas yakni Deklarasi Oleh Pengurus PPDI, dimana selain menuntut kejelasan status apakah mereka ini anggota ASN atau honorer mereka bertekad akan menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila dan UUD 1945. Dimana deklarasi ini dipimpin oleh Ketua PPDI Mujito (DISKOMINFO)

Baca Juga

Luber Jurdil Untuk Pilkada Bersama 2018

Tekad menjadikan Pilkada serentak menjadi Pilkada Damai rupanya menjadi keinginan semua pihak, hal ini terlihat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × five =